INIGUNUNGKIDUL,– Menjelang sistem penerimaan murid baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 ini terdapat puluhan pelajar dari Kabupaten Gunungkidul yang mendaftarkan diri ke Sekolah Rakyat jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).
Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Gunungkidul, Herjun Pangaribowo mengatakan, di Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini baru berdiri 2 Sekolah Rakyat yaitu berada di BBPPKS Yogyakarta dan di Sentra dr. Soeharso Kabupaten Bantul. Meski baru dibuka tahun ini, namun peminatnya sudah lumayan banyak.
Hal tersebut terbukti dari jumlah pelajar dari seluruh kabupaten dan kota DIY yang mendaftarkan diri ke sekolah tersebut. Dari Gunungkidul sendiri sampai dengan hari terakhir pendaftaran tepatnya di tanggal 30 April 2025 tercatat ada 77 pelajar SMP yang mendaftarkan diri ke Sekolah Rakyat jenjang SMA.
“Ada 77 pelajar yang minat dan mendaftar ke SMA Sekolah Rakyat. Rinciannya 55 ke dr Soeharso dan sisanya ke BBPPKS Yogyakarta,” kata Herjun Pangaribowo.
Usai berkas pendaftaran dikirim secara online, para calon siswa ini kemudian mengikuti seleksi administrasi. Kemudian di tanggal 6 Mei 2025 dilakukan seleksi wawancara dengan calon siswa, orang tua ataupun wali murid masing-masing. Kemudian di tanggal 6 Mei dilakukan verifikasi dengan home visit oleh petugas.
“Belum ada pengumumannya, ini tinggal menunggu. Nanti para siswa yang lolos seleksi akan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sesuai dengan kriteria yang berlaku,” ucap dia.
Sebagaimana diketahui, program Sekolah Rakyat ini merupakan program gagasan Presiden RI, Prabowo Subianto yang dikhususkan bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Terpadu Sementara Eksisting Nasional (DTSEN).
Sekolah Rakyat ini bukan sekadar bentuk bantuan, tetapi menjadi jembatan penting bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk tetap bisa mengenyam pendidikan secara gratis dan menggapai masa depan yang lebih baik.
“Ini merupakan sebuah kesempatan yang baik. Program ini untuk membentuk generasi yang berkualitas dan berdaya saing tinggi di tengah keterbatasan perekonomian keluarga,” kata Herjun.
“Harapan kami banyak siswa yang bisa diterima dan menimba ilmu di Sekolah Rakyat. Kemudian nantinya menjadi bangsa yang bisa membangun daerah untuk lebih maju,” tandasnya.
Beberapa waktu lalu, Kepala Bappeda Gunungkidul, Mohamad Arif Aldian mengatakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mendukung penuh program pemerintah pusat berkaitan dengan dibangunnya Sekolah Rakyat di setiap daerah. Yangmana sekolah ini diperuntukkan bagi pelajar yang berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin.
“Kami mendukung penuh atas program yang diluncurkan oleh pemerintah pusat,” kata Mohamad Arif Aldian saat dihubungi.
Kendati demikian, Pemkab Gunungkidul memiliki kendala yang dihadapi sehingga belum bisa merealisasikan pendirian Sekolah Rakyat. Hal itu dikarenakan keterbatasan pemerintah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan gedung sekolah.
Sebab sesuai dengan persyaratan, daerah harus memiliki atau menyediakan lahan seluas 5 sampai dengan 10 hektare untuk mendirikan Sekolah Rakyat. Nantinya, dalam satu kawasan itu akan dibangun beberapa gedung pendidikan mulai dari jenjang TK hingga SMA.
“Kalau untuk jenjang TK, SD, dan SMP kami belum bisa merealisasikan pendiriannya. Karena salah satu alasannya adalah terkendala ketersediaan lahan milik pemerintah,” jelas dia.
Dengan didirikannya Sekolah Rakyat oleh pemerintah DIY di 2 kabupaten lain itu, pihaknya menyambut baik. Sehingga pelajar dari Gunungkidul dapat bersekolah di sekolah tersebut.
“Untuk yang jenjang SMA itu karena merupakan ranah Pemda DIY maka kami koordinasikan dan konsultasikan ke tingkatan sana. Untuk sementara ini ada 2 yang sudah dibuka, bukan tidak mungkin nantinya masing-masing kabupaten kota bisa didirikan Sekolah Rakyat jenjang SMA,” pungkas dia.