GUNUNGKIDUL,– Bupati Gunungkidul menegaskan menolak pengadaan mobil dinas untuk bupati dan wakil bupati. Hal ini karena melihat urgensi dari pengadaan mobil dinas dan adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.
Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan, pihaknya tidak menyetujui adanya pengadaan mobil dinas dengan pagu anggaran Rp 1,5 miliar tersebut. Untuk saat ini, pihaknya akan menggunakan mobil dinas yang lama untuk menunjang mobilitasnya.
“Kami putuskan akan menggunakan mobil dinas yang ada (lama) karena masih sangat layak digunakan walaupun jaman Mas Sunaryanta kemarin juga tidak melakukan pengadaan mobil dinas,” terang Endah Subekti.
Anggaran untuk pengadaan kendaraan dinasi ini menurutnya dapat dialihkan ke beberapa hal yang dianggap jauh lebih penting dan bermanfaat bagi khalayak. Ia mencontohkan, tahun ini pemerintah akan melanjutkan penataan wajah Alun-alun Wonosari untuk kepentingan umum. Meski OPD terkait telah menganggarkan untuk proyek tersebut, Endah mengatakan anggaran pengadaan mobil dinas bisa untuk menambah pengerjaan proyek Alun-alun.
“Jika anggaran murni penataan Alun-alun kurang, maka anggaran untuk beli mobil dinas Bupati dan Wakil akan kami alihkan untuk menyempurnakan Alun-alun, jika itu cukup maka kami hibahkan untuk infrastruktur, untuk swakelola yang dilakukan oleh Dinas PU atau sesuai hasil dari masukan masyarakat,” imbuhnya.
Contoh lain yaitu anggaran tersebut dapat digunakan untuk mengintervensi jalan yang berstatus milik Kabupaten Gunungkidul. mengingat kondisi jalan di Gunungkidul banyak yang rusak dan ada yang sama sekali belum pernah tersentuh pembangunan dari pemerintah.
“Bisa juga dialokasikan untuk pembangunan atau perbaikan jalan yang statusnya milik kabupaten,” tandas dia.
Alasan lain yang mendasari keputusan ini adalah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah digalakkan pemerintah pusat. Sehingga anggaran yang dimiliki daerah diharapkan dapat digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan warga Gunungkidul.
“Pembangunan infrastruktur jauh lebih penting dibandingkan dengan pengadaan mobil dinas,” tegas Endah Subekti.
Selain itu, Bupati Gunungkidul mengungkapkan jika ia telah berkoordinasi dengan kepala organisasi perangkat daerah (OPD), TAPD, dan Sekda untuk membahas mengenai pengadaan seragam atau pakaian dinas pegawai. Dirinya pun dengan tegas meminta hal tersebut ditunda untuk sementara waktu.
“Saya beserta jajaran OPD TAPD dan Sekda telah melakukan rapat tertutup pada hari pertama kerja keputusan yang diambil salah satunya adalah untuk menunda pengadaan seragam ASN yang nilainya hampir Rp 3,2 miliar kalau tidak salah,” terang dia.
“Hal-hal yang belum penting atau mendesak untuk dilakukan, kita tunda dulu, walaupun sudah dipasang dalam anggaran juga kita minta untuk. Anggarannya digunakan untuk hal atau kegiatan yang lebih penting” ucap Endah.
Penundaan ini tentunya juga disesuaikan dengan visi misi dan program prioritas bupati. yang mana telah disejajarkan dengan rencana pembangunan astacita Presiden Prabowo.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono mengatakan, tahun ini BKAD menganggarkan Rp1,5 untuk pengadaan 2 mobil dinas yaitu untuk bupati dan wakil bupati. Namun demikian, untuk proses tahap pengadaan sampai pertengahan Maret belum dilakukan karena pihaknya menunggu arahan dari bupati.
“Sudah dianggarkan namun belum kami lakukan tahapan pengadaan, karena pada saat itu kami menunggu arahan pimpinan. Kebetulan Ibu Bupati tidak berkenan untuk pengadaan mobil dinas ini, beliau memilih untuk menggunakan kendaraan dinas yang lama,” ucap Putro Sapto.
“Kalau untuk kedepan teknis penggunaan anggarannya untuk apa, kami masih menunggu arahan Bupati,” pungkas dia.