GUNUNGKIDUL,– Tahun 2024 ini pemerintah Kabupaten Gunungkidul mendapatkan alokasi bantuan dari pemerintah pusat berupa pembangunan rumah tidak layak huni. Adapun jumlah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun ini sebanyak 280 unit yang tersebar di seluruh Bumi Handayani
Direktur Rumah Swadaya Kementerian PUPR, M. Salahudin Risyidi, terdapat 280 unit rumah di Gunungkidul yang akan diperbaiki melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Masing-masing rumah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 20 juta yang terdiri dari Rp 17,5 juta untuk biaya material dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang.
Dengan anggaran yang diberikan tersebut tentunya belum bisa mencukupi kebutuhan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi yang layak sehingga tetap membutuhkan penambahan anggaran dari masing-masing pemilik rumah.
“Tahun ini ada 280 unit untuk Gunungkidul,” kata Salahudin Risyidi beberapa waktu lalu saat berkunjung ke Gunungkidul.
Pengentasan permasalahan rumah tidak layak huni tidak hanya dari pemerintah saja melainkan membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak, seperti Baznas, Universitas, dan pihak lainnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, untuk pembangunan rumah tersebut meski stimulan dari pemerintah tidak terlalu besar namun warga harus memperhatikan struktur konstruksi bangunan. Hal ini dilakukan agar bangunan benar-benar kokoh, mengingat salah satu bencana yang perlu diwaspadai berkaitan dengan gempa.
“Struktur bangunan yang wajib diperhatikan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPUPRKP Gunungkidul, Nurgiyanto mengatakan, pemerintah masih memiliki PR dalam pengentasan permasalah RTLH di Kabupaten Gunungkidul. selain setiap tahun mendapatkan alokasi bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi, Pemkab Gunungkidul pun juga berupaya untuk menganggarkan dari APBD Gunungkidul.
“Tahun ini selain dapat bantuan dari pusat, APBD juga menganggarkan untuk 168 unit rumah di Gunungkidul. Kalurahan yang memiliki kemampuan anggaran lebih pun juga ada yang untuk stimulan RTLH. Prinsipnya kami bersama swasta bersinergi dalam mengentaskan permasalahan yang ada di daerah,” ujar Nurgiyanto. (*)